Voting Senat AS Soal CLARITY Act Gagal, Bitcoin di Medan Ikut Melemah 3,07%

Kamis, 17 September 2026 | 05:57:02 WIB

EKONOMIDIGITAL.CO.ID — Senat Amerika Serikat gagal memajukan Rancangan Undang-Undang Digital Asset Market CLARITY Act dalam pemungutan suara prosedural pada 15 September 2026, dengan hasil 50 suara berbanding 49. Perolehan itu berada di bawah ambang tiga perlima suara yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembahasan. Kegagalan ini menekan pasar kripto global, dengan Bitcoin melemah 3,07% dalam 24 jam ke kisaran USD75.513 dan Ethereum turun 4,58% ke sekitar USD2.400.

Catatan resmi Senat AS menunjukkan cloture on the motion to proceed terhadap H.R. 3633 ditolak. Meski demikian, hasil voting tersebut bukan penolakan final terhadap keseluruhan RUU. Pembahasan masih dapat dilanjutkan melalui proses berikutnya di Senat.

CLARITY Act dirancang membentuk kerangka regulasi federal bagi aset digital. Salah satu poin utamanya adalah pembagian kewenangan pengawasan antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

126 Perubahan Substantif Sebelum Voting

Senator Cynthia Lummis merilis pernyataan pada 14 September 2026, sehari sebelum voting. Rilis itu menyebut versi terbaru RUU memuat 126 perubahan substantif hasil pembahasan lintas partai.

Perubahan tersebut mencakup klausul soal stablecoin, etika, kewenangan jaksa agung negara bagian, hingga pembaruan Blockchain Regulatory Certainty Act. Sejumlah poin itu menjadi dasar negosiasi sebelum pemungutan suara digelar.

Tekanan ke Harga Bitcoin dan Ethereum

Data CoinMarketCap pada pagi 16 September 2026 menempatkan Bitcoin di kisaran USD75.513. Posisi itu turun 3,07% dalam 24 jam dan 4,10% dalam sepekan terakhir.

Ethereum tercatat di kisaran USD2.400. Kripto terbesar kedua itu melemah 4,58% dalam 24 jam dan 3,65% dalam tujuh hari.

Direktur Operasional Bittime Ryan Lymn menilai proses regulasi aset digital memang kompleks dan berlapis.

"Perkembangan CLARITY Act menunjukkan bahwa pembentukan kerangka regulasi aset digital membutuhkan proses dan pembahasan yang cukup kompleks. Meskipun procedural vote terbaru belum memungkinkan RUU tersebut untuk maju, pembahasan mengenai struktur pasar dan pembagian kewenangan regulator tetap menjadi bagian penting dari perkembangan industri aset digital," ujar Ryan dalam keterangannya, Rabu (16/9/2026).

Pembagian Kewenangan SEC dan CFTC Masih Jadi Taruhan

Inti CLARITY Act adalah kepastian hukum soal siapa mengawasi apa di pasar aset digital AS. Pembagian peran SEC dan CFTC menjadi penentu apakah token tertentu masuk kategori sekuritas atau komoditas.

Ketidakjelasan itu selama ini membuat emiten dan platform kripto menahan ekspansi di pasar AS. Bagi investor, status hukum aset menentukan kewajiban pelaporan dan perlindungan hukum.

Jalan Pembahasan Masih Terbuka

Kegagalan cloture tidak menghapus RUU dari agenda Senat. Proses berikutnya masih memungkinkan jika dukungan lintas partai ditambah.

Sejumlah poin yang sudah disepakati dalam 126 perubahan substantif bisa menjadi modal negosiasi lanjutan. Namun hingga pembahasan tuntas, ketidakpastian regulasi tetap membebani sentimen pasar kripto global, termasuk di Indonesia.

Terkini