EKONOMIDIGITAL.CO.ID — Suahasil Nazara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian mendadak ini menjadi ujian pertama bagi Guru Besar Universitas Indonesia itu untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan menjaga kredibilitas APBN.
Pelantikan itu menandai babak baru pengelolaan fiskal di tengah tekanan ekonomi global. Pasar menanti sinyal pasti soal arah kebijakan anggaran ke depan.
Mandat Presiden: Jaga Keuangan Negara
Usai dilantik, Suahasil menyampaikan arahan Presiden Prabowo agar ia menyelesaikan masa Kabinet Merah Putih 2024-2029 sebagai Menteri Keuangan. Ia menegaskan tugas utamanya adalah menjaga keuangan negara.
"Dan dapat tugasnya adalah menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita," ujar Suahasil dalam sambutannya di Kementerian Keuangan.
Mantan Guru Besar Universitas Indonesia itu meminta seluruh jajaran Kemenkeu melanjutkan pekerjaan dan membangun institusi yang kredibel. "Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia," katanya.
Beban APBN 2026 dan 2027
Postur APBN 2026 menetapkan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun. Defisit diproyeksikan Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka itu masih di bawah batas 3 persen yang ditegaskan Suahasil seusai dilantik. Namun kebutuhan anggaran tidak berhenti di 2026.
Dalam kerangka awal RAPBN 2027, belanja negara diproyeksikan Rp4.097,2 triliun dengan pendapatan Rp3.426 triliun. Defisit direncanakan Rp671,2 triliun atau sekitar 2,40 persen terhadap PDB.
Pasar Menanti Arah Kebijakan Fiskal
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menilai pergantian Menkeu berpotensi mengubah arah kebijakan fiskal. Menurutnya, perubahan itu perlu diarahkan untuk memperkuat keyakinan pasar terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia.
"Menteri keuangan yang baru kemungkinan memang akan mengubah arah kebijakan, terutama ke arah yang lebih membuat pasar yakin akan keberlanjutan fiskal," kata Eko dalam wawancara, Rabu (16/9/2026).
Eko menambahkan, kredibilitas fiskal perlu dijaga melalui pengelolaan APBN yang mampu memenuhi target defisit. Program prioritas beranggaran besar pun dinilai perlu ditinjau ulang dari sisi kesiapan dan kebutuhan riil anggarannya.
Restitusi Pajak dan Daya Beli Jadi Kunci
Percepatan restitusi pajak dan peningkatan daya beli dinilai dapat membantu memulihkan optimisme dunia usaha. Langkah itu dianggap penting untuk menjaga momentum ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Meski mendapat dukungan internal Kemenkeu dan cukup dikenal pasar, Eko menilai masa transisi Suahasil tidak akan mudah. Tekanan eksternal tetap perlu diantisipasi.
Bagi investor dan pelaku pasar, sinyal pertama yang ditunggu adalah bagaimana Suahasil menyeimbangkan pembiayaan program prioritas dengan disiplin fiskal. Arah kebijakan itu akan menentukan persepsi risiko Indonesia di mata investor asing dan domestik.