JAKARTA - Menjelang periode mudik Lebaran, akses transportasi udara kembali menjadi perhatian banyak keluarga.
Kebutuhan bepergian yang meningkat membuat harga tiket kerap menjadi pertimbangan utama masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan penyesuaian harga tiket ekonomi dipandang sebagai angin segar bagi calon penumpang.
Garuda Indonesia Group melalui Garuda Indonesia dan Citilink menyambut positif serta mendukung kebijakan Pemerintah terkait penurunan harga tiket penerbangan kelas ekonomi untuk rute domestik menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Dukungan tersebut mencerminkan komitmen maskapai nasional dalam memperluas akses layanan penerbangan. Langkah ini juga memperkuat peran transportasi udara sebagai sarana mobilitas publik.
Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan lebih ringan dari sisi biaya. Momentum Lebaran yang identik dengan lonjakan permintaan membuat intervensi harga menjadi relevan. Dengan penyesuaian ini, perjalanan udara dapat menjadi pilihan yang lebih terjangkau.
Periode Pembelian dan Penerbangan
Penyesuaian harga tiket penerbangan kelas ekonomi pada rute domestik berlaku untuk pembelian melalui seluruh kanal penjualan mulai 10 Februari hingga 29 Maret 2026.
Periode penerbangan ditetapkan pada 14–29 Maret 2026 sesuai ketentuan PMK Nomor 4 Tahun 2026, KP-DJPU 27 Tahun 2026, dan KM 43 Tahun 2026. Ketentuan ini menjadi dasar pelaksanaan penyesuaian tarif di seluruh jaringan rute yang tercakup.
Dengan rentang waktu pembelian yang cukup panjang, masyarakat memiliki kesempatan merencanakan perjalanan lebih awal. Periode penerbangan yang bertepatan dengan puncak arus mudik dan balik membuat kebijakan ini terasa relevan. Penyesuaian tersebut diharapkan mendorong pemerataan akses penerbangan di masa sibuk.
Kebijakan ini juga memberi kepastian bagi penumpang terkait waktu pemesanan dan jadwal terbang. Kepastian tersebut membantu masyarakat menyesuaikan rencana perjalanan keluarga. Perencanaan yang lebih matang dapat mengurangi tekanan pada periode puncak.
Peran Citilink dalam Aksesibilitas
Selaras dengan kebijakan tersebut, Citilink memberlakukan penyesuaian harga tiket penerbangan kelas ekonomi efektif 11 Februari 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas aksesibilitas layanan transportasi udara. Segmentasi layanan Citilink melengkapi peran Garuda Indonesia dalam Garuda Indonesia Group.
Pendekatan segmentasi ini memungkinkan masyarakat memilih layanan sesuai kebutuhan dan anggaran. Maskapai dengan karakter layanan yang berbeda memberi fleksibilitas bagi calon penumpang. Sinergi ini memperkuat ekosistem layanan penerbangan nasional.
Dengan adanya penyesuaian harga di dua entitas, jangkauan kebijakan menjadi lebih luas. Masyarakat dari berbagai latar belakang dapat mempertimbangkan transportasi udara sebagai opsi mudik. Hal ini mendorong mobilitas yang lebih merata selama periode Lebaran.
Pandangan Manajemen Garuda Indonesia
Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Oentoro mengatakan, “kami mendukung langkah Pemerintah dalam menghadirkan kebijakan stimulus yang terkoordinasi dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kebijakan ini menegaskan pentingnya konsolidasi kebijakan secara strategis untuk memperkuat peran maskapai nasional sebagai penyedia layanan publik, khususnya pada periode peak season Lebaran.” Pernyataan tersebut menegaskan posisi Garuda Indonesia dalam mendukung kebijakan publik. Dukungan ini juga mencerminkan sinergi antara maskapai dan pemangku kebijakan.
Pandangan tersebut menyoroti pentingnya koordinasi kebijakan lintas sektor. Konsolidasi kebijakan dianggap mampu memperkuat daya dukung operasional maskapai. Hal ini penting agar layanan tetap optimal di tengah lonjakan permintaan.
Dengan peran sebagai penyedia layanan publik, maskapai diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha dan kepentingan masyarakat. Kebijakan stimulus dinilai menjadi salah satu instrumen penyeimbang. Pendekatan ini diharapkan berdampak langsung pada kenyamanan penumpang.
Proyeksi Penurunan Harga dan Insentif
Penyesuaian harga tiket Lebaran 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 17–18 persen. Proyeksi ini didukung oleh kombinasi insentif PPN Ditanggung Pemerintah hingga 100 persen. Selain itu, terdapat penyesuaian Passenger Service Charge dan fuel surcharge.
Kombinasi insentif tersebut dirancang untuk menekan beban biaya operasional maskapai. Dengan dukungan ini, penyesuaian harga dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Skema tersebut diharapkan menjaga keseimbangan antara keterjangkauan dan keberlanjutan operasional.
Melalui kebijakan ini, perjalanan udara diharapkan menjadi pilihan yang semakin inklusif. Aksesibilitas yang meningkat dapat memperlancar arus mudik dan balik Lebaran. Dampak positifnya diharapkan terasa bagi masyarakat luas selama periode libur panjang.