EKONOMIDIGITAL.CO.ID — Persoalannya bukan sekadar memenuhi aturan di atas kertas. Jaminan halal tidak berhenti pada produk akhir; ia mengikuti alur dari hulu hingga hilir, termasuk bahan mentah, bahan tambahan, hingga proses pengolahannya.
Di titik inilah banyak pelaku industri domestik masih gamang. Sejumlah sektor mengimpor bahan baku utama karena volume produksi lokal belum mencukupi atau kualitasnya belum sesuai spesifikasi. Ketika bahan baku itu datang dari negara dengan sistem jaminan halal yang belum diakui, proses sertifikasi produk jadi ikut tertahan.
Sertifikasi Halal Bisa Jadi Pembuka Jalan Ekspor
Kewajiban sertifikasi halal sesungguhnya bukan beban semata. Di pasar global yang makin sadar akan kebutuhan produk halal—bukan hanya di negara-negara mayoritas muslim—label halal menjadi semacam jembatan kepercayaan.
Dengan pengakuan resmi, produk Indonesia berpeluang menembus pasar yang selama ini sulit dimasuki karena kekurangan legitimasi kehalalan. Namun peluang itu hanya akan tertangkap jika sisi suplai sudah siap sejak awal. Hambatan justru datang dari bagian yang paling dasar: ketersediaan dan status bahan baku impor tersebut.
Ketergantungan impor yang tinggi membuat ekosistem industri kita terus berada dalam posisi tunggu—menunggu bahan datang, menunggu proses verifikasi, dan menunggu dampaknya terhadap biaya produksi.
Rantai Pasok Impor Jadi Batu Sandungan
Yang dikhawatirkan pelaku industri adalah pembengkakan biaya karena bahan baku impor harus menjalani audit atau pemeriksaan tambahan agar diakui kehalalannya. Beban ini pada akhirnya bisa berpindah ke harga jual dan menggerus daya saing dibandingkan produk dari negara tetangga yang rantai pasoknya lebih terintegrasi.
Padahal, kelancaran ekspor produk berlabel halal sangat ditentukan oleh kepastian bahwa bahan baku yang masuk juga sudah memenuhi ketentuan. Tanpa itu, produk yang sudah diolah di dalam negeri bisa saja ditolak atau terhambat di negara tujuan.
Persoalan ini makin terasa bagi industri pangan, kosmetik, dan farmasi yang komposisi bahan bakunya cukup kompleks dan sebagian besar masih bergantung pada pasokan impor.
Hulu Industri Harus Jadi Prioritas Pembenahan
Perbaikan rantai pasok menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda. Ada beberapa hal yang bisa menjadi perhatian bersama: pertama, mendorong substitusi impor bahan baku dengan produk lokal yang telah jelas status kehalalannya. Kedua, mempercepat proses saling pengakuan sertifikasi halal dengan negara pemasok utama bahan baku.
Ketiga, memastikan bahwa produsen bahan baku dalam negeri ikut masuk dalam rantai sertifikasi sejak awal, bukan setelah produk jadi. Semakin banyak mata rantai yang tersertifikasi, semakin kecil risiko keterhambatan di bagian hilir.
Tanpa pembenahan hulu, program sertifikasi halal justru bisa menjadi prosedur yang menambah biaya tanpa menjanjikan hasil optimal bagi ekspor. Sebaliknya, jika industri bahan baku lokal mampu bangkit, kewajiban ini akan menjadi pendorong transformasi struktur industri nasional.
Pemerintah dan pelaku usaha perlu duduk bersama memetakan bahan baku kritis yang selama ini masih diimpor, lalu mendesain peta jalan penggantinya. Langkah itu jauh lebih efektif daripada sekadar mengejar target jumlah sertifikat yang terbit.
Kewajiban sertifikasi halal memang dirancang untuk memberi nilai tambah. Namun nilai itu hanya akan hadir bila masalah lama bernama ketergantungan impor segera dibereskan. Semakin cepat hulu dibenahi, semakin nyata peluang ekspor yang selama ini hanya menjadi wacana.
